Gresik, RadarCNNnews.my.id – Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, tengah menghadapi gejolak serius akibat kekosongan jabatan kepala desa. Situasi semakin memanas dengan munculnya isu belum direalisasikannya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang sudah dicairkan sejak November 2024. Dana tersebut diduga masih dipegang oleh Aji Setiawan, Penjabat (Pj) Kepala Desa yang masa baktinya berakhir pada 12 Desember 2024.
Pj Kepala Desa, yang ditunjuk Bupati untuk mengisi kekosongan sementara sebelum pemilihan kepala desa definitif, seharusnya memastikan kelancaran pemerintahan. Namun, Aji Setiawan, yang sebelumnya berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik, dikabarkan telah mengabaikan tugasnya selama hampir satu bulan sebelum masa jabatannya habis.
Bahkan setelah pencairan BKK dengan rincian:
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU): Rp50 juta,
Rabat Beton Lingkungan: Rp74 juta,
Renovasi Balai Desa: Rp50 juta,
Plengsengan Lingkungan: Rp55 juta,
tidak ada tanda-tanda realisasi pembangunan hingga saat ini.
Kantor Desa Lumpuh, Dana Menghilang
Saat tim media mendatangi Kantor Desa Panjunan, mereka hanya disambut oleh Kaur Tata Usaha dan Umum. Dalam keterangannya, ia mengakui rumor kekosongan jabatan Pj Kepala Desa dan pencairan dana bantuan memang benar adanya. Namun, ia tidak bisa memberikan informasi rinci mengenai keberadaan dana tersebut.
"Benar, pak. Pj Aji sudah habis masa jabatannya sejak 12 Desember 2024, dan bantuan itu memang sudah dicairkan. Tapi saya tidak tahu detail besaran dananya," ujar Kaur TU singkat tanpa memberikan solusi atau penjelasan lebih lanjut.
Ketiadaan pejabat kepala desa menyebabkan roda pemerintahan lumpuh, termasuk dalam urusan administrasi surat-menyurat, yang kini hanya ditangani sekretaris desa. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik juga sedang berada dalam masa transisi, sehingga proses perpanjangan masa jabatan Pj tidak dapat dilakukan.
Aktivis Soroti Dugaan Penyalahgunaan Dana
Tasripan, seorang aktivis yang dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengecam keras lambannya realisasi pembangunan dari dana BKK yang telah cair.
"Ke mana dana itu sekarang? Kenapa pembangunan tidak segera dilaksanakan setelah pencairan awal November kemarin? Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut hak masyarakat Panjunan," tegasnya di Kantor Desa Panjunan, Jumat (13/12/2024).
Kondisi ini memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan di kalangan warga Desa Panjunan. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dan bagaimana nasib proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan.
Desa Panjunan di Persimpangan
Kekosongan jabatan Pj Kepala Desa dan ketidakjelasan nasib Bantuan Keuangan Khusus telah menciptakan polemik besar di Desa Panjunan. Masyarakat berharap ada langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengatasi krisis ini, baik melalui penunjukan Pj baru maupun audit penggunaan dana BKK yang telah dicairkan.
Namun hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan besar ini masih menjadi misteri. Akankah pemerintah segera bertindak, ataukah nasib Desa Panjunan akan terus terkatung-katung di tengah transisi kekuasaan?
【Red/Tim】
Editor: Moses JF
0 Please Share a Your Opinion.:
Posting Komentar