Radar cnnnews. My. Id
Sidoarjo-,31/01/2025 Program pembangunan infrastruktur terus digencarkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan mengalokasikan anggaran besar melalui pemerintah daerah, diharapkan proyek-proyek ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengangkat harkat dan martabat warga di persaingan ekonomi global.
Salah satu proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan adalah perbaikan jalan penghubung antara Desa Kedungkembar dan Desa Jatikalang di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU dan SDA), pemerintah melakukan pengaspalan jalan di Dusun Sigit, Desa Kedungkembar.
Namun, baru sekitar dua minggu setelah selesai, proyek tersebut menuai keluhan dari warga.
Mereka menilai kualitas pengaspalan tidak maksimal dan terkesan asal-asalan.
“Waktu pengaspalan dan pemadatan itu hujan gerimis, jadi aspalnya retak-retak dan terkelupas. Seperti tidak menyatu dengan dasar jalan. Apalagi di bagian pinggir yang miring, harus hati-hati kalau berkendara. Seharusnya dasar jalan lebih dulu diberi cairan aspal agar lapisan atasnya bisa merekat kuat,” ungkap salah satu warga kepada tim jurnalis, Jumat (31/01/2025).
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kedungkembar, Aris, mengaku tidak mengetahui detail proyek tersebut.
“Kami hanya penerima manfaat, saya tidak tahu siapa kontraktornya,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Camat Prambon, Fery Prasetiya Budi S,STP, M, HP. mengarahkan agar pertanyaan lebih lanjut diajukan langsung ke Dinas PU dan SDA.
“Silakan konfirmasi ke dinas terkait, mereka yang lebih mengetahui detailnya,” katanya singkat melalui pesan WhatsApp.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pengaspalan sepanjang lebih dari 500 meter ini menelan anggaran sekitar Rp200 juta dan dikerjakan oleh seseorang berinisial GL, warga Tulangan, Sidoarjo.
Kasus ini pun berpotensi menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dugaan praktik kerja sama tidak sehat antara pengusaha dan oknum dinas terkait mencuat, karena proyek ini dinilai mencederai penggunaan anggaran negara.
Jika terbukti ada penyimpangan, proyek ini bisa menjadi pintu masuk bagi investigasi lebih lanjut terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
(Red/team)
Editor:yaya
