Radar Cnnnews. My. Id
Surabaya, 2 Februari 2025 – Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat, Ketua DPD Madas Jawa Timur, H. Zainal Fatah, bersama Ketua PERADIN Jawa Timur, Billi Karamoy, S.H., M.H., mengadakan pertemuan penting di Jalan Kayun No. 38-40, Surabaya. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam membantu masyarakat, khususnya dalam hal bantuan hukum bagi warga kurang mampu.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua tokoh ini menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat dan pengusaha dalam mendukung pemerintah dalam memberikan akses hukum yang lebih baik bagi masyarakat bawah.
"Kami melihat bahwa banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan keadilan karena keterbatasan akses hukum. Oleh karena itu, kami siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk PERADIN dan Perkumpulan Advokat Muda, untuk memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang membutuhkan," ujar H. Zainal Fatah.
Sementara itu, Billi Karamoy, S.H., M.H., yang juga seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat, terutama dalam hal edukasi dan pendampingan hukum.
"Bersama Madas dan Perkumpulan Advokat Muda, kami akan membangun jaringan bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan membantu pemerintah dalam penegakan hukum yang lebih merata," kata Billi Karamoy.
Perkumpulan Advokat Muda turut serta dalam pertemuan ini dan menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan layanan hukum secara pro bono bagi masyarakat kurang mampu. Mereka akan bekerja sama dengan Madas dan PERADIN dalam menyelenggarakan sosialisasi hukum, konsultasi gratis, serta pendampingan dalam berbagai kasus hukum yang dihadapi masyarakat kecil.
Dengan adanya sinergi antara Madas, PERADIN, dan Perkumpulan Advokat Muda, diharapkan masyarakat Jawa Timur, khususnya golongan yang kurang mampu, dapat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan adil. Kolaborasi ini juga menjadi langkah konkret dalam membantu pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.
(Red)
Editor:yaya
