Radar cnnnews. My.id
Jombang,26/02/2025 Polemik terjadi di SMK Negeri 1 Jombang saat sejumlah wartawan dan perwakilan LSM hendak melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Sekolah, Abdul Muntolib. Namun, upaya tersebut terhalang karena pihak sekolah hanya mengarahkan mereka untuk bertemu dengan humas.
Kejadian ini bermula,Tanggal Rabu, 26/02/2025 pukul,12.30 wib ketika awak media dan LSM datang ke sekolah untuk bertemu langsung dengan Abdul Muntolib guna membahas sejumlah hal penting. Namun, saat bertanya di bagian resepsionis, mereka mendapat jawaban bahwa kepala sekolah ada di tempat, tetapi diarahkan untuk berkoordinasi dengan humas.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan wartawan dan LSM. Pasalnya, mereka datang dengan niat baik untuk berdiskusi langsung dengan pemimpin sekolah, bukan melalui perantara.
Salah satu perwakilan media yang hadir menyatakan kekecewaannya atas sikap tersebut. “Kami hanya ingin koordinasi langsung, tetapi justru tidak diperkenankan bertemu. Seakan-akan kepala sekolah menghindar,” ujar salah satu jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Sikap ini memicu spekulasi bahwa PLT Kepala SMKN 1 Jombang seolah-olah "alergi" terhadap wartawan dan LSM. Padahal, sebagai pejabat publik di lingkungan pendidikan, transparansi dan komunikasi terbuka sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Abdul Muntolib mengenai alasan dirinya enggan bertemu langsung dengan awak media dan LSM. Kejadian ini pun menambah daftar panjang persoalan transparansi di dunia pendidikan, khususnya di Jombang.
Pihak media dan LSM berharap agar ke depannya tidak ada lagi pembatasan akses informasi di institusi pendidikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Ketua Lembaga (HR) Perlindungan Konsumen Pasopati-Nusantara ( LPK-PN) cabang provinsi Jawa timur merasa kecewa berat dengan Humas Sekolah SMKN 1 Jombang.
Pasalnya ia terkesan menutup nutupi Kepala Sekolah untuk tidak mau menemui wartawan dan LSM yang datang pada saat itu.
Bisa jadi tidak beraninya Kepala sekolah menemui wartawan dan LSM di karenakan adanya dugaan dugaan pungli yang berkedok sumbangan sampai saat ini berlaku di SMKN1 Jombang.
Menurut hasil konfirmasi ke sejumlah siswa untuk pembayaran iuran bulanan mulai klas 10 sampai dengan kelas 12 rata rata seratus ribu rupiah.
Bayangkan kalau satu siswa membayar seratus ribu rupiah lalu berapa pendapatan sekolah setiap bulannya,lalu akan di gunakan apa uang dari iuran setiap bulan tersebut.tambah Heri Ketua LPK-PN.
Kalau di biarkan hal yang demikian bisa jadi akan menjadi sebuah kebiasaan setiap sekolah**
@red
Editor:yaya
