"CV. Primajaya Construction Dianggap Sembrono! Proyek Rp 3,9 Miliar Abaikan Keselamatan Kerja dan Karyawan Lokal"

Foto: RadarCNNnews.my.id | Informasi: Aris

Sidoarjo, RadarCNNnews.my.id – Apakah ini budaya kerja yang buruk atau tindakan pelanggaran yang disengaja? Proyek pengurukan lahan dan pemasangan paving di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo, yang dikerjakan oleh CV. Primajaya Construction diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Selasa (19/10/2024), pelanggaran tersebut terlihat mencolok di lokasi proyek milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai kontrak fantastis Rp 3.990.281.873,33, berdasarkan nomor kontrak 000.3.3/09.25.01/438.5.20/2024. Namun, papan proyek tidak mencantumkan sumber dana maupun durasi pekerjaan, menambah kesan ketidakterbukaan.

Minim K3, Nyawa Pekerja Dipertaruhkan

Dalam pengamatan di lokasi, tidak ada penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi, sepatu khusus, atau peralatan K3 lain yang diwajibkan. Padahal, penerapan K3 adalah syarat mutlak dalam setiap pekerjaan konstruksi, baik skala kecil maupun besar.

Koko Kodir, seorang aktivis dari LSM 7GAB DPC Sidoarjo, menyoroti kelalaian ini. Ia menegaskan bahwa CV. Primajaya Construction sebagai pelaksana proyek, serta CV. PT. Adhi Hutama Konsulindo sebagai konsultan proyek, seharusnya mengutamakan keselamatan kerja. "Jika tidak, mereka berisiko dikenai sanksi administrasi hingga pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku," tegasnya.

Koko juga mengkritik keras perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. "Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemilik proyek harus memprioritaskan warga lokal yang membutuhkan pekerjaan," ujarnya.

Pemkab Harus Bertindak Tegas

Koko mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan K3 dan mengabaikan keterlibatan karyawan lokal. "Jangan sampai pelanggaran seperti ini terus terjadi. Nyawa pekerja dipertaruhkan, dan masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat langsung dari proyek besar di wilayahnya sendiri," tandasnya.

Dengan anggaran miliaran rupiah, pelaksanaan proyek ini seharusnya menjadi contoh kerja profesional dan berstandar tinggi. Alih-alih demikian, proyek ini justru menunjukkan potret buram pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. (Bersambung)

Editor: Moses JF