Berita Terbaru
Bu Yes dan Pasukan Relawan Mak-Mak Siap Gempur Suara 70%! Lamongan Bersatu Menangkan Yes-Dirham di Pilbup 2024!
By Redaksi On Oktober 02, 2024
Lamongan, RadarCNNnews.my.id – Sorakan “Yes maneh!” menggema di Kecamatan Turi ketika Bu Yes bersama relawan Mak-Mak berkumpul dalam semangat yang membara. Para relawan ini bertekad pantang mundur, bersiap berjuang tanpa henti demi memastikan kemenangan Bu Yes dan Dirham dalam Pilbup 2024-2029.
Mak-Mak dari seluruh penjuru Kabupaten Lamongan sepakat, mereka tak akan menyerah hingga suara 70% tercapai untuk pasangan Yes-Dirham. Bagi mereka, *Yes-Dirham adalah pilihan yang paling tepat!* Mengusung nilai-nilai jujur, amanah, adil, dan beradab, pasangan ini siap membawa Lamongan ke puncak kejayaan.
Semangat juang mereka tak lepas dari ajaran yang diwariskan oleh Romo KH. Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran Lamongan. "Kami percaya Yes-Dirham bisa melanjutkan tugas mulia ini!" teriak salah seorang relawan dengan penuh semangat.
Para relawan Mak-Mak yakin bahwa Bu Yes adalah pemimpin yang mampu menuntaskan pembangunan yang selama ini tertunda. Mereka siap menghadapi segala rintangan demi memastikan Lamongan maju bersama Yes-Dirham!(Red/Rokim)
Editor: Moses JF
PERDA !! Bangunan Tepi Sungai di Anggap Nyalahi Aturan Pemerintah
By Redaksi On Oktober 01, 2024
Kapolda Jatim Anugerahi Penghargaan kepada AKP Aditya Permana atas Keberhasilan Mengungkap Jaringan Narkoba di Malang
By Redaksi On Oktober 01, 2024
Jurnalis Diusir Kasar oleh Tim Sukses Subandi-Mimik! Kebebasan Pers Terancam di Pilkada Sidoarjo!
By Redaksi On Oktober 01, 2024
Dewan Pers Memutuskan Melarang PWI Gunakan Kantor Gedung Untuk Menggelar UKW
By Redaksi On September 30, 2024
Iyan Oknum Media Online Buserpresisi.com, diduga Akan Melakukan Tindakkan PEMERASAN Melalui Karya Tulis Yang Tidak AKURAT!!
By Redaksi On September 30, 2024
"Skandal Penimbunan BBM di SPBU Candi Jawi Pasuruan! Aparat Tutup Mata, Kriminalitas Merajalela Merugikan Rakyat!"
By Redaksi On September 29, 2024
Pasuruan, RadarCNNnews.my.id – Sebuah skandal besar mengemuka di SPBU Candi Jawi, Prigen, Pasuruan, di mana penimbunan dan pengambilan BBM secara ilegal telah terjadi dengan bebas! Para pelaku, baik operator SPBU maupun kelompok kriminal, bekerja sama dalam kejahatan yang saling menguntungkan, tanpa ada rasa takut atau khawatir dengan hukum.
Aparat dari Polsek Prigen dan Polres Pasuruan seakan-akan menutup mata terhadap kejadian ini, meskipun berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Sepeda motor jenis Mega Pro, Thunder, Vixion, dan Lulu lalang hilir mudik tanpa rasa dosa, merugikan hampir 98 persen masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kehidupan sehari-hari.
Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang BBM sudah jelas tertulis dan disosialisasikan, tak ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Bahkan, upaya konfirmasi kepada General Manager (GM) Pertamina SPBU Jawa Timur melalui WhatsApp tidak mendapat respons sama sekali!
Skandal ini mengungkap betapa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM yang semakin merugikan masyarakat luas. Tindakan tegas dan transparansi dibutuhkan untuk menghentikan praktik ilegal yang merajalela ini!(Red/Kiswanto)
Editor: Moses JF
"Gemuruh Sholawat Mengguncang Serambi Ampel! Aliansi Madura Indonesia Hadirkan Keagungan dengan Ribuan Peserta"
By Redaksi On September 29, 2024
Foto:RadarCNNnews.my.id | Informasi: Bejo
Surabaya, RadarCNNnews.my.id – Gelombang energi spiritual mengguncang Serambi Ampel Surabaya saat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar acara sholawat megah yang memukau ribuan peserta. Acara yang diadakan dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sukses besar, menampilkan para ulama ternama, seperti Habib Husein bin Syakieb Al-Jufri, Habib Alwy bin Syakieb Al-Jufri, dan Ustadz M. Nadhif, yang disertai dengan lantunan hadrah merdu dari Syubbanul Muhibbin.
"AMI Bersholawat" ini merupakan gebrakan perdana dari organisasi yang dipimpin oleh Baihaki Akbar SE SH, selaku ketua umum, dan menyulut antusiasme luar biasa dari masyarakat. Tak hanya berjalan dengan lancar, acara ini bahkan memenuhi separuh jalan Serambi Ampel dengan ribuan warga yang turut merasakan momen spiritual tersebut.
Dalam sambutannya, Abdul Fredy, selaku bendahara umum dan ketua panitia, menyatakan bahwa acara ini bukan hanya sekadar peringatan, melainkan juga ajang silaturahmi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
"Ini adalah kegiatan nyata AMI dalam memperingati bulan Maulid Nabi, dan kita berkomitmen untuk menjadikannya agenda tahunan! Mari kita bersatu dalam kebersamaan untuk Nabi besar kita," ujar Fredy penuh semangat pada tanggal 28 September.
Acara yang berlangsung khidmat ini juga berjalan dengan aman berkat pengamanan ketat dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Satpol PP Kota Surabaya, yang memastikan kelancaran setiap detik acara.
Aliansi Madura Indonesia benar-benar berhasil mencetak sejarah baru, menghidupkan kembali semangat kebersamaan dengan sholawat, dan membuktikan bahwa kegiatan positif seperti ini mampu menarik perhatian besar dari masyarakat!(Red/Bejo)
Editor: Moses JF
"Skandal Manipulasi Tanah Gadel: Pemprov Jatim Diduga Terlibat dalam Rekayasa Sertifikat untuk Kepentingan Pribadi!"
By Redaksi On September 29, 2024
Surabaya, RadarCNNnews.my.id – Dugaan skandal besar mengguncang Gadel, Kelurahan Tubanan, Surabaya! Dalam beberapa bulan terakhir, terungkap adanya manipulasi pendataan tanah yang melibatkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini, yang berdekatan dengan Diklat Surabaya Barat Manukan/Balongsari, diduga telah menjadi lahan permainan oknum yang merugikan publik.
Kasus ini semakin membesar setelah ditemukan ketidakcocokan data antara sertifikat tanah di wilayah Gadel dan Balongsari, Kecamatan Tandes, dengan nomor surat ukur 1105. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa manipulasi ini telah berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan oknum-oknum yang dengan sengaja merekayasa data demi keuntungan pribadi!
Pemprov Jatim dilaporkan telah mengeluarkan sertifikat tanah dengan peta yang ternyata sama dengan tanah di Balongsari, memicu kebingungan dan tuduhan adanya manipulasi sistematis. Ketidakjelasan ini semakin mencolok, mengarah pada dugaan pengabaian hak masyarakat yang mestinya dilibatkan dalam sosialisasi proyek.
Ketua DPW Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Jawa Timur, Belly Karamoy, SH., MH., mengungkapkan kekhawatirannya dalam pertemuan dengan Pemprov Jatim. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus segera diselidiki untuk memastikan kejelasan status tanah dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
"Dari pengajuan ini, kami harus tahu asal-usul tanah dan batas-batasnya! Semua harus diukur dengan akurat! Jangan sampai Pemprov Jatim mempermainkan ini!" tegas Belly, sambil menunjukkan dokumen terkait kepada wartawan. Luas tanah yang tercatat mencapai 75 hektar, namun hingga kini tidak ada aktivitas apapun yang sesuai dengan luas tersebut.
Belly menambahkan, "Apakah ini bukan suatu bentuk arogan, hanya untuk pengukuran saja Pemprov Jatim melibatkan begitu banyak aparat, seperti kepolisian dan Satpol PP? Apa urgensinya?" tambahnya dengan nada kecewa.
Pertemuan tersebut juga menyentuh fakta mengejutkan bahwa perwakilan BPN Pemprov Jatim tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai batas-batas tanah tersebut. "Mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail! Ini masalah serius yang harus segera diluruskan!" ungkap Belly, menambah kegelisahan publik.
Suryo, ASN di BPKAD Pemprov Jatim, yang juga menangani aset tanah SHP, berkomitmen untuk mengembalikan batas tanah sesuai sertifikat yang ada. Namun, ia juga mengakui bahwa banyak aset yang belum tertata dengan baik dan perlu pengelolaan yang lebih serius.
"Saat ini kami ingin mengembalikan batas tanah sesuai SHP. Namun, banyak aset yang belum tertata dengan baik, terutama terkait pemagaran dan pemanfaatan lahan tersebut," jelas Suryo, meski pihaknya tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya oleh media.
Kasus ini menjadi sorotan publik, karena melibatkan aset negara yang bernilai besar. Jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam manipulasi data tanah, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berujung pada proses hukum. Masyarakat Gadel dan Balongsari pun berharap agar pemerintah bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan sengketa tanah ini.
Dalam waktu dekat, diharapkan Pemprov Jatim dan BPN segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Semua pihak yang terlibat diharapkan bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan menjaga integritas aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab!(Red/Tim)
Editor: Moses JF
"Warga Terdampak Proyek Kletek Jemundo Mengamuk! Desakan Ganti Rugi dan Tuduhan Penyelewengan Dana Menghentikan Proyek"
By Redaksi On September 28, 2024
Kemarahan warga memuncak hingga mereka memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut sampai ada pertemuan yang melibatkan mereka. Pihak media yang mencoba mencari jalan keluar di kantor desa menemui jalan buntu, dengan kesepakatan yang dirasa merugikan warga.
Waduh !!! Kepala Rekam Medik RSUD Dr Soegiri Lamongan Diduga Jadi Pelakor
By Redaksi On September 27, 2024
"Desa Plumpung Terjebak Bau Kotoran Ayam: Warga Menggugat Keberadaan Usaha Ternak!"
By Redaksi On September 27, 2024
Prestasi Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, sebulan jabat ungkap 18 Laporan dengan 25 Tersangka.
By Redaksi On September 27, 2024
"Pemkab Lamongan Tersandung! 149,94 Ribu Jiwa Terjebak Kemiskinan, Data BPS Jadi Misteri!"
By Redaksi On September 25, 2024
Lamongan, RadarCNNnews.my.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur menyatakan bahwa masih ada 149,94 ribu jiwa atau 12,42 persen penduduk Lamongan yang masuk kategori miskin.
“Kemiskinan 149,94 ribu jiwa berdasarkan data BPS per Oktober 2023,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, Rabu (10/07/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, lanjut Sugeng, jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2022, yakni 151,08 ribu jiwa atau 12,53 persen. “Setiap tahun angka kemiskinan di Lamongan turun,” ujarnya.
Meski begitu, Sugeng mengatakan bahwa pemkab belum bisa mengetahui keberadaan tempat orang miskin di Kabupaten Lamongan. Alasannya adalah karena keterbatasan data yang disajikan BPS.
“Untuk sebaran per-kecamatan dan by name by address (BNBA) penduduk miskin, BPS tidak mengeluarkan,” kata Sugeng.
Tak hanya masalah itu saja, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dimiliki Pemkab Lamongan berbeda dengan BPS, sehingga mempersulit identifikasi orang miskin.
“Untuk data P3KE dari Kemenko PMK yang dimiliki oleh Bappelitbangda, tidak bisa dijadikan sebagai acuan data kemiskinan yang dirilis BPS,” pungkasnya. (Red/Masum Tohari)
Editor: Moses JF